Membangun pemerintahan yang bersih tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja, Teman Setia. Dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak, mulai dari aparatur pemerintah hingga masyarakat. Semakin banyak orang yang memiliki kesadaran untuk menjaga kejujuran dan bertindak sesuai aturan, semakin besar pula peluang terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi.
Pada Dialog Interaktif kali ini, DJ Gita Nugraha berbincang bersama Jamil, S.E. dari Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang membahas mengenai Program Pemberdayaan Agen Penggerak Integritas atau PROPER API, sebuah langkah baru yang diharapkan mampu memperkuat budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
Mengapa PROPER API Dibentuk?
Setiap program tentu lahir karena ada tantangan yang perlu diselesaikan, Teman Setia. Begitu pula dengan PROPER API yang hadir sebagai upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga setelah muncul sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, optimalisasi pengendalian gratifikasi dan berbagai program pencegahan korupsi juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
Kondisi tersebut mendorong Inspektorat mencari pendekatan yang lebih efektif agar nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas dapat diterapkan hingga ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebelumnya, hanya terdapat tiga penyuluh antikorupsi yang harus menjangkau 32 OPD dan 4 BUMD. Akibat terbatasnya jumlah personel yang terbatas, penyebaran edukasi tentu belum dapat dilakukan secara optimal.
Melalui PROPER API, Inspektorat juga berupaya mendukung visi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan Kota BEDA (Bergerak, Energik, Dinamis, dan Adaptif) menuju Salatiga yang mendunia. Harapannya, tata kelola pemerintahan dapat semakin akuntabel, transparan, responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan begitu, upaya membangun budaya integritas tidak hanya bertujuan mencegah korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Mengenal Agen Penggerak Integritas
Agen Penggerak Integritas merupakan pegawai yang dipercaya menjadi penggerak sekaligus teladan dalam membangun budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab di lingkungan masing-masing. Mereka tidak hanya memahami nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga mampu mengajak rekan kerja menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Pada dasarnya, setiap pegawai di lingkungan OPD memiliki kesempatan untuk menjadi Agen Penggerak Integritas. Namun, pada tahap awal pelaksanaan, masing-masing kepala OPD diminta menunjuk satu pegawai yang dinilai memiliki kompetensi, mampu menjadi contoh bagi rekan kerja, serta memiliki posisi strategis agar pesan-pesan mengenai budaya antikorupsi dapat tersampaikan dengan lebih luas.
Sebelum menjalankan tugasnya, calon agen juga diharapkan telah mengikuti pelatihan peningkatan pemahaman gratifikasi dan integritas yang diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bekal tersebut menjadi modal penting agar mereka mampu mengedukasi sekaligus menggerakkan lingkungan kerjanya menuju budaya organisasi yang lebih bersih dan profesional.
Peran dan Tugas Agen Penggerak Integritas
Keberadaan Agen Penggerak Integritas berperan sebagai penggerak perubahan budaya kerja di lingkungan masing-masing. Para agen diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas merupakan tanggung jawab setiap pegawai. Selain menjadi teladan melalui perilaku sehari-hari, mereka juga didorong menghadirkan berbagai inovasi agar budaya antikorupsi terus berkembang dan menjadi bagian dari setiap proses pelayanan publik.
Mereka bertanggung jawab mengampanyekan nilai-nilai integritas melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital, sosialisasi mengenai antikorupsi, antigratifikasi, anti suap, hingga pencegahan pemerasan juga menjadi bagian dari tugas yang dilakukan, baik kepada sesama pegawai maupun masyarakat.
Tak berhenti di situ, para agen juga membantu mengidentifikasi potensi kecurangan (fraud) beserta langkah mitigasinya. Mereka turut mendukung berbagai program pencegahan korupsi yang dijalankan pemerintah serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Inspektorat. Dengan adanya agen di setiap OPD, diharapkan upaya membangun budaya kerja yang berintegritas tidak lagi bergantung pada segelintir orang, melainkan menjadi gerakan bersama di seluruh lingkungan pemerintahan.
Tahapan Pelaksanaan PROPER API
Agar program ini dapat berjalan secara efektif, Inspektorat telah menyusun tahapan pelaksanaan secara bertahap. Prosesnya diawali dengan identifikasi calon Agen Penggerak Integritas di setiap OPD, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dasar hukum, koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, serta sosialisasi kepada seluruh OPD mengenai tujuan dan pelaksanaan program.
Setelah dikukuhkan dan mendapatkan bimbingan teknis, para Agen Penggerak Integritas mulai menjalankan tugas di masing-masing instansi. Mereka mengampanyekan nilai-nilai integritas, memberikan edukasi mengenai pencegahan korupsi, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Pelaksanaan program ini juga disertai monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap kendala yang muncul dapat segera diperbaiki.
Dalam jangka panjang, PROPER API tidak berhenti pada pembentukan agen semata. Pemerintah Kota Salatiga juga menargetkan lahirnya regulasi yang mengatur pembangunan budaya integritas sebagai landasan bagi upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, program ini diharapkan berkembang menjadi sistem yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Membangun Integritas Butuh Peran Semua Pihak
Pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum. Upaya pencegahan juga memerlukan keterlibatan banyak pihak agar budaya antikorupsi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan PROPER API tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat.
Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan. Misalnya, dengan memberikan masukan terhadap pelayanan publik, mengikuti survei kepuasan masyarakat, menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran, hingga memberikan kritik dan saran yang membangun. Langkah-langkah tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki peran besar dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Bapak Jamil berharap seluruh pihak dapat mendukung PROPER API dengan penuh tanggung jawab, karena perubahan dapat dimulai dari siapa saja.
Akhirnya, membangun budaya integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Yuk, Teman Setia, mulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, berani menyampaikan masukan melalui jalur yang tepat, hingga ikut mendukung pelayanan publik yang transparan. Dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, kita bisa menjadi bagian dari terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
No responses yet