KBRN, Jakarta: Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan, akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait THR dan gaji ke-13 tahun 2021.

PMK tersebut , kata dia, sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

“Komitmen pemerintah dalam rangka memberikan THR bagi ASN, TNI /POLRI, pada Idul Fitri ini tetap dipenuhi. Pada saat yang sama, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi perekonomian dan situasi penanganan Covid 19, yang menjadi fokus utama. Jadi, pemerintah dalam hal pemerintah berupaya untuk seimbang,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan pers khusus terkait THR dan gaji ke-13, Kamis (29/4/2021).

Dia mengatakan, kebijakan pemerintah memberikan THR, diharapkan menjadi salah satu faktor untuk mendorong konsumsi masyarakat, terutama di kelas menengah.

“Sehingga, dapat membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” kata Sri.

Penyaluran THR yang anggarannya sudah masuk dalam APBN 2021, akan dilakukan mulai H-10 hingga H-5 sebelum Idul Fitri.

“Anggaran yang digunakan untuk pembayaran THR ASN, TNI/POLRI sebesar 7 triliun. Untuk ASN daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sebesar Rp14.8 triliun, dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun. THR yang diberikan pada tahun ini jumlahnya sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat,” kata Sri.

Sementara itu, lanjut dia, untuk gaji ke-13, pelaksanaannya akan dilakukan pada bulan Juni 2021.

“Besaran gaji ke-13 bagi ASn, TNI/P{OLRI, adalah sebesar haji pokok dan tunjangan melekat. Saya berharap seluruh ASN maupun TNI/POLRI tetap fokus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, serta tetap menjaga Indonesia dan menunjukkan empatinya bagi masyarakat yang tahun ini masih terdampak pandemi,” kata Sri. (DNS)

Bagikan Dengan Sekali Klik: