KBRN, Jakarta: Mengingat Pemerintah Arab Saudi hanya mengijinkan jemaah umrah telah divaksinasi vaksin tersertifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah mendorong Menteri Kesehatan segera membahas persoalan itu dengan pemerintah Tiongkok, terkait sertifikasi vaksin Sinovac.

Sebab, saat ini program vaksinasi nasional Indonesia juga menggunakan vaksin Sinovac produksi Tiongkok yang belum mendapatkan sertifikasi WHO.

“Sinovac ini baru di dalam proses daftar di WHO, ini masalah. Kalau misalnya berhubungan dengan Arab Saudi bagaimana supaya sebisa mungkin, yang namanya vaksin yang ada di Indonesia yaitu vaksin Sinovac diperbolehkan,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui Juru Bicara Masduki Baidlowi, Kamis (22/4/2021) di Jakarta.

“Supaya pemerintah Indonesia mendorong kepada pemerintah China agar segera melakukan proses secepatnya supaya WHO segera memberikan sertifikasi kepada vaksin Sinovac,” imbuhnya.

Dikarenakan dengan tersertifikasinya vaksin Sinovac di WHO, itu artinya akan memberikan peluang bagi jemaah Indonesia melaksanakan ibadah umrah di Bulan Ramadan.

“Sehingga, dengan demikian sudah tidak ada hambatan lagi bagi jamaah umroh Indonesia yang mau beribadah di bulan Ramadan ini,” terang Masduki.

Selain itulah, Wapres juga turut mendorong Menteri Agama untuk melobi secara intensif kepada pemerintah Arab Saudi, guna memberikan kesempatan kepada jemaah Indonesia melaksanakan umrah.

“Wapres juga meminta agar intensif melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi, itu adalah kepada Menteri Agama dan menteri agama sudah berikhtiar tapi bagaimana agar ada timnya lebih intensif untuk bekerja lebih untuk itu,” pungkasnya.

Diketahui, pada awal April 2021 lalu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyebut, pemberian ijin umrah dan kunjungan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berlaku kepada mereka yang telah menerima dua suntikan vaksinasi. 

Yakni mereka yang telah menerima dosis pertama setidaknya 14 hari sebelum kunjungan mereka ke Madinah dan Makkah, dan mereka yang terkena virus dan sembuh.

Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono mengatakan, sayangnya jemaah asal Indonesia belum mendapatkan akses untuk berkunjung ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, sebab masuk ke dalam daftar 20 negara yang dilarang sementara masuk ke Arab Saudi.

“Tapi, umrah tidak ditutup, hanya memang tanggal 2 Februari lalu pemerintah Saudi memberikan batasan mereka yang berasal dari 20 negara itu untuk sementara tidak boleh masuk. Kecuali, diplomat, tenaga kesehatan dan bantuan kemanusiaan,” ungkap Eko Hartono ketika dihubungi RRI.co.id, Jumat (16/04/2021).

Eko Hartono menyatakan, menyusul adanya persyaratan wajib sudah divaksinasi COVID-19 untuk dapat melaksanakan umrah, pihaknya mendorong agar Warga Negara Indonesia (WNI) hingga staf Konsulat Jenderal (KJRI) di kota Jeddah dan sekitarnya untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi.

“Kita karena sementara dari Indonesia belum boleh masuk, kita mengusahakan mendorong agar WNI termasuk staf kita, agar mereka juga segera mendaftar untuk vaksin. Karena, tanpa vaksin ya memang susah mereka ga bisa umrah selama Ramadhan ini. Kalau di sini sekarang sudah divaksin disediakan oleh Saudi Pfizer dan Astrazeneca,” terangnya.

Dalam pengumuman yang disampaikan pada 6 April lalu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menekankan status vaksinasi setiap orang harus terdaftar di aplikasi COVID-19 Arab Saudi, Tawakkalna.

Aplikasi itu diluncurkan tahun lalu untuk membantu melacak infeksi virus COVID-19.

Mereka yang ingin mengunjungi dua masjid atau melakukan umrah harus mendaftar melalui aplikasi Tawakkalna dan aplikasi Umrah Eatmarna.

Pendaftaran akan diakomodasi sesuai dengan ruang dan ketersediaan kedua masjid dan sesuai dengan batasan kesehatan.

Aplikasi Tawakkalna dan Eatmarna adalah satu-satunya platform yang tersedia untuk mengeluarkan izin asli, dan kementerian memperingatkan publik agar tidak menggunakan laman dan formulir aplikasi palsu. (Foto : Istimewa)

Bagikan Dengan Sekali Klik: